Mutasi Pejabat Polda Papua

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/550/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, telah dilaksanakan mutasi jabatan beberapa pejabat di lingkungan Polri termasuk Pejabat di Lingkungan Polda Papua. Adapun Pejabat Polda Papua yang melaksanakan mutasi adalah sbb :

Peraturan Kapolri No. 08 Thn 2006

Peraturan Kapolri ini adalah peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Dalam peraturan ini diatur tentang :

1. Sifat, pembentukan dan Susunan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
2. Tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Kode Etik Profesi Polri;
3. Keanggotaan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Mekanisme penanganan Pelanggaran;
5. Hak dan kewajiban Terperiksa;
6. Tata tertib persidangan;
7. Acara persidangan tanpa kehadiran Terperiksa;
8. Administrasi.

Peraturan Kapolri tersebut dapat didownload DISINI

TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengajuan ijin perkawinan, perceraian dan rujuk secara lengkap dapat dilihat dalam Peraturan Kapolri No. 09 / 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Kapolri tersebut secara lengkap diatur mengenai :

1. Persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk di Lingkungan Polri;
2. Pejabat yang berwenang memberikan ijin perkawinan, perceraian dan rujuk;
3. Tata cara pengajuan ijin kawin, cerai dan rujuk.

Peraturan Kapolri tersebut dapat didownload DISINI

TAHUN 2010, 50 ANGGOTA POLDA PAPUA DIPECAT

Dalam rangka meningkatkan citra Polri di mata masyarakat dan penegakan supremasi hukum di lingkungan internal Polri, selama tahun 2010 Polda Papua telah memberhentikan secara tidak hormat dari dinas Polri terhadap 50 (lima puluh) anggota Polri Polda Papua yang dianggap tidak layak lagi menjalani Profesi Kepolisian.

SOSIALISASI BIDANG PROPAM DI POLRES SARMI

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Papua Nomor : Sprin/66/III/2011 tanggal 04 Maret 2011, maka pada tanggal 04 s/d 08 Maret 2011 Team Bid Propam Polda Papua yang dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Drs. SUDARSONO, SH, M.Hum beserta 4 (empat) orang anggota Bid Propam Polda Papua yang terdiri dari : Bripka F. TABORAT, Bripka KAMARUDDIN, Bripka C.C. FERNANDEZ dan Brigadir MUH. SYAMSURI B melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang Propam dan Back Up penanganan kasus pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri di Polres Sarmi.

Hymne Polri

Padamu Indonesia
Kuberikan pengabdianku
Menjaga seluruh rakyatmu
Setulus hatiku

Pancasila dan Tri Brata
Amalkan pasti
Supaya aman dan tentram
Negeriku yang permai.

Download Hymne Polri mp3 DISINI  atau  DISINI

Mars Polri

Bhayangkara harapan Bangsa
Pengemban tugas mulia
Berazaskan Tri Brata
Membangun Bangsa sejahtera

Polisi Indonesia
Dituntut tugas sempurna
Menegakkan hukum Negeri
Menjadi pandu Pertiwi

Etos kerja selalu ku kobarkan
Kemampuan ku kembangkan
Kemanusiaan selalu ku pancangkan
Dengan iman teguh ikhlas

Gelorakan kebenaran dan keadilan
Jiwa pengabdianku
Lindungi, ayomi, layani masyarakat
Bhayangkara Jaya.

Download Mars Polri Mp3 DISINI atau DISINI

Perkap 07 thn 2006

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 07 TAHUN 2006

TENTANG

KODE ETIK PROFESI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan ini dapat di Download DISINI

PP No. 02 thn 2003

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PERATURAN DISIPLIN

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :    Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat     :    1.      Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

                             2.      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

Undang-undang No. 02 tahun 2002

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   : a.     Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

                      b.    Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2003

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat    :  1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mutasi Personel Bid Propam

Dalam rangka penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel, beberapa personel Bid Propam mengalami pergeseran atau mutasi. Anggota tersebut terdiri dari 1 Pamen, 3 Pama dan 2 Bintara. Sementara itu Bid Propam juga menerima tambahan 2 personel baru yang terdiri dari 1 Pama dan 1 Bintara.